Daftar Bantuan Bulan JANUARI 2014 | 1.Hamba Alloh Karangansem Solo Rp. 400.000 2. Bp. Bp. Handoyo Palembang Rp. 1.500.000 4. PT kusuma Hadi Rp 250.000,00 5. Bp. Utomo Perum UNS Jati Rp. 100.000 6. Bp. Junaidi Jongkang Rp. 500.000 7. Bp. Joko Dompon Rp. 300.000 8. Ibu Krisnawati Rp. 1.000.000 9. Kel Reminanto Dukuh Jati Rp. 784.500 11. Rizka Audi Fahmi Rp. 100.000 12. Ibu Suradi Yogyakarta Rp. 1.000.000 13. Ibu Eko Budi sarwani SMP 5 Karanganyar Rp. 100.000 14. LAZIS PDM Karanganyar Rp. 10.000.000 Jumlah Bantuan Bulan Januari 2014 Rp 16.034.500,00

Sabtu, 18 Mei 2013

Gerah Elpiji Langka, Bupati Akan Kumpulkan Agen


KOTA – Bupati Rina Iriani benar-benar dibuat geram dengan peredaran gas elpiji tiga kilogram. Sampai Jumat (17/5) pagi, warga masih mengeluhkan langkanya elpiji tersebut. Harganya juga masih berkisar Rp 17.000/tabung, itupun sulit didapat.

Bersama para pejabat Pemkab, dia langsung melakukan sidak lagi ke agen, pangkalan dan juga pengecer. Dia mendapati elpiji memang hilang di tingkat pengecer dan beberapa pangkalan. Karena itu kuat dugaan ada agen yang melakukan penimbunan.

‘’Masak, dari SPBBE (Stasiun Pengisian Bahan bulk Energi) normal. Bahkan stok ditambah sampai 50 %. Agen mengambil stok semua, kok pangkalan kosong, pengecer kosong ? Kalau tidak ada  yang sengaja menimbun, jelas tidak mungkin,’’ tandasnya.

Karena itu dia memerintahkan bagian perekonomian dan Asisten Bidang Administrasi Pembangunan, untuk mengundang para agen dan pemilik pangkalan. Mereka akan diajak berembug bersama dan diharapkan ini bisa menyelesaikan masalah.

‘’Tolong diagendakan pertemuan itu. Kumpulkan semua, saya akan Tanya langsung, apa sebetulnya yang terjadi. Di lapangan kosong, tapi agen mengatakan pasokan lancar. SPBBE bilang stok sudah ditambah. Masak tetap langka ?’’

Rina sempat beradu argument dengan Ketua Hiswana Migas Surakarta Suwardi HP yang juga ketua paguyuban agen elpiji Karanganyar. Di depan pangkalan elpiji di Jengglong, Desa Waru, Kebakkramat Bupati langsung menunjukkan kalau pangkalan juga kosong.

Sebelumnya, di sebuah pengecer di dusun itu pula, warga melaporkan sudah sebulan ini tidak mendapatkan pasokan. Padahal sebelumnya, pengecer kecil milik Warti dijatah 15 tabung yang didrop sepekan dua kali.

‘’Lihat Pak, di tingkat pengecer kosong. Di tingkat pangkalan kosong. Terus di mana elpiji ini ? Kalau sudah diambil di SPBBE apa mungkin ditimbun agen ? Tolong ini urusan perut. Saya sebagai Bupati hanya ingin kalau memang dari hulu beres, mestinya di hilir ke warga juga beres. Ini kok tidak ?’’ Tanya Bupati.

Jawaban Suwardi HP sama dengan jawaban beberapa agen yang pernah disidak dulu. Yakni hari libur pekan lalu yang mengakibatkan tidak ada distribusi elpiji. Kalau kemudian berkepanjangan, karena adanya panic buying, masyarakat ramai-ramai menyetok tabung di rumah.

‘’Namun kini sudah diatasi dengan DO (delivery order) yang ditingkatkan sampai 50 & sampai akhir minggu ini. Jadi kita lihat, Senin depan diharapkan sudah bisa normal. Yang penting, masyarakat juga ditenangkan agar biasa saja, karena stok dipastikan ada,’’ kata dia.

Selain hari libur, yang juga membuat stok tabung elpiji tiga kilogram naik, karena ada kebijakan pemerintah mengurangi tabung 12 kilogram. Mulai Januari 2013 ini, sudah ditarik sekitar 30 %. Para konsumen lari menggunakan tabung 3 kilogram.

Jawaban ini tentu tidak membuat lega Bupati. Dia kemudian meneruskan sidak ke agen PT Adam Konstruksi di Sroyo. Di situ tidak ada stok karena semua sudah dikirimkan ke pangkalan dan pengecer. Rombongan kemudian mengejar ke salah satu pangkalan.

Ternyata pangkalan yang ada di sebuah kompleks perumahan itu hanya menerima 15 tabung setiap harinya. Baru saja truk dari agen datang mengedrop. Biasanya pangkalan itu menerima 40 tabung sebelum terjadi kelangkaan.

‘’Nah, ini bukti lagi. Jadi tolong nanti seluruh agen dikumpulkan, tidak boleh diwakilkan. Kita undang SPBBE, Hiswana Migas, saya ingin tahu apakah benar semuanya sudah sesuai prosedur,’’ kata Bupati yang akan terus memantau peredaran elpiji ini.

Suwardi menyanggupi mengumpulkan para agen dan pangkalan elpiji di Karanganyar. Bahkan jika nanti tertangkap ada yang menimbun, pihaknya siap dibekukan izinnya.

Anak Kecil Sekarang Bisa Daftar Haji


KOTA –  Tahun ini (2013), Kabupaten Karanganyar memberangkatkan 530 calon jamaah haji (Calhaj). Jumlah ini lebih banyak dibanding tahun lalu yang hanya 501 orang. Mereka akan berangkat pada pertengahan September mendatang. Sedangkan daftar tunggu haji hingga saat ini selama 12 tahun. Artinya, bila mendaftar sekarang maka paling cepat bisa berangkat tahun 2025 mendatang.

“Untuk daftar tunggu berangkat haji memang sama untuk wilayah Karesidenan Surakarta, bahkan di Provinsi Jawa Tengah, yakni selama 12 tahun. Ini pun alokasi untuk tahun 2025 juga akan habis karena yang mendaftar semakin bertambah,” kata Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Karanganyar H Musta’in Ahmad.

Musta’in mengatakan, karena banyaknya peminat, maka daftar tunggu haji semakin lama semakin panjang. Karena daftar haji yang semakin lama semakin panjang, maka pemerintah juga memiliki kebijakan khusus.Yakni memberikan dispensasi kepada Calgah yang sudah berusia di atas 80 tahun yang sebelumnya sudah mendaftar, untuk mendapat prioritas menggantikan mereka yang mengundurkan diri atau meninggal dunia.

Setelah pemerintah mengeluarkan pengumuman tentang biaya perjalanan ibadah haji (BPIH), maka Calhaj yang berada di alokasi tahun 2013 ini diberi waktu untuk melunasinya. Bila setelah waktu yang ditetapkan tidak bisa melunasi atau mundur, maka kursinya akan diberikan kepada urutan selanjutnya.

Menurut Musta’in, tahun ini juga tidak ada pembatasan usia bagi mereka yang ingin mendaftar naik haji. “Bagi anak kecil bisa saja sekarang didaftarkan, karena berangkatnya juga masih beberapa tahun lagi,” tegasnya.

Dana Beasiswa Rp 468 Juta Belum Cair


KOTA—Dana beasiswa bagi ribuan siswa kelas I SD senilai Rp 468 juta dari pemerintah pusat belum tersalurkan. Hal tersebut diungkapkan oleh Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Karanganyar, Agus Hariyanto.
Menurut Agus, bantuan tersebut adalah beasiswa siswa miskin (BSM) yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Untuk tingkatan SD, terdapat sekitar 9.157 siswa penerima beasiswa yang terdiri atas siswa kelas I hingga VI. “Beasiswa BSM yang belum cair tinggal untuk yang kelas I SD sekitar 1.300 siswa penerima. Kalau yang selebihnya di tingkatan SD telah menerima,” jelas Agus, Kamis (16/5).
Terkait besaran BSM yang diterima siswa SD tersebut jumlahnya beragam, untuk siswa kelas I-V sebesar Rp 360.000 per siswa, sedangkan untuk siswa kelas VI sebesar Rp 180.000 per siswa. “Jadi untuk BSM yang belum diterima oleh siswa kelas I sekitar Rp 468 juta,” terangnya.
Terkait pendataan penerima beasiswa tersebut, dijelaskan Agus, diusulkan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang ada di tiap kecamatan. Dari usulan yang diberikan sekitar 28.000 siswa yang membutuhkan beasiswa, nantinya keputusan kuota ada di tangan pemerintah pusat. “Uang beasiswanya ini nanti langsung diberikan melalui rekening sekolah dari pemerintah pusat. Kami juga belum mengetahui penyebab pasti kenapa bisa belum tersalurkan yang kelas I,” ungkap Agus.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Karanganyar, Tri Haryadi menjelaskan pihaknya belum dapat memastikan penyebab belum tersalurkannya bantuan BSM untuk siswa kelas I SD di Karanganyar. “Ada sejumlah kemungkinan, seperti mungkin saja belum adanya hasil rapor untuk siswa kelas I. Namun nanti coba dicek lagi ke pusat,” jelas legislator Partai Demokrat ini.

Mulai Juli, Grojogan Sewu Sumbang Pemasukan Daerah


KOTA—Mulai Juli mendatang, Pemkab Karanganyar dipastikan akan mendapatkan pemasukan atau pendapatan asli daerah (PAD) dari objek wisata Grojogan Sewu, Tawangmangu. Seperti diketahui, selama ini objek wisata tersebut dikelola oleh Pemprov Jateng sehingga pemasukannya ke PAD provinsi.  
Kesepakatan tersebut terjadi setelah digelarnya rapat yang diikuti oleh PT Duta Indonesia Jaya selaku pengelola Grojogan Sewu, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jateng, Sekda Karanganyar, Inspektorat Karanganyar, DPPKAD Karanganyar, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kara-
nganyar, dan Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Karanganyar. Rapat sendiri dipimpin oleh Sekretaris Komisi II DPRD Karanganyar, Suparmi, Kamis (16/5). “Ini merupakan sejarah. Setelah penantian lebih dari lima tahun sejak 2007 lalu, akhirnya Pemkab Karanganyar mendapatkan pemasukan dari Grojogan Sewu. Sebelumnya kan tidak,” kata Suparmi saat dikonfirmasi Jumat (17/5).
Suparmi menjelaskan, Pemkab Karanganyar mendapatkan pemasukan dari Grojogan Sewu sebesar Rp 1.300 per tiket masuk. Sebelumnya pihak pengelola Grojogan Sewu tidak pernah memberikan kontribusi terhadap PAD Karanganyar. “Tapi per Juli memang akan ada kenaikan harga tiket menjadi Rp 8.000 per tiket,” ujarnya.
Pemasukan Rp 1.300 per tiket tersebut, dijelaskan Suparmi, akan digunakan untuk pajak hiburan sebesar 10 persen, retribusi kebersihan Rp 200, dan untuk Disparbud Rp 510. “Dengan asumsi pengunjung tahun ini mulai Juli berkisar 400.000 orang, maka PAD yang masuk ke Pemkab mencapai Rp 520 juta,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Disbudpar Karanganyar, Sundoro menyambut baik kesepakatan tersebut.

Pelebaran Jalan Solo-Sragen Telan Rp 27 M


KEBAKKRAMAT—Pemerintah mengucurkan dana sekitar Rp 27 miliar untuk peningkatan dan pelebaran ruas jalan Solo-Sragen. Peningkatan struktur jalan tersebut terdapat pada ruas jalan di Desa Jetis, Kecamatan Jaten, sedangkan pelebaran dilakukan pada Kecamatan Kebakkramat.
Sekretaris Daerah (Sekda) Karanganyar, Samsi menjelaskan untuk peningkatan ruas jalan Solo-Sragen di Kecamatan Jaten dimulai dari depan Pabrik Jamu Air Mancur ke arah Sragen sepanjang 1,7 kilometer. “Untuk anggaran yang di Jaten itu berkisar Rp 8,29 miliar,” jelas Samsi, Jumat (17/5).
Sedangkan untuk pelebaran jalan Solo-Sragen di Kebakkramat mulai perempatan Kecamatan Kebakkramat, sepanjang 2,1 kilometer ke arah Sragen. Untuk dana yang dikeluarkan pada ruas jalan di Kebakkramat senilai Rp 19 miliar. “Kami harap dapat selesai tahun ini. Sehingga nantinya jalan Solo-Sragen dapat menjadi empat lajur,” terangnya.
Lebih lanjut, Samsi menuturkan terdapat sejumlah kendala yang mengganggu perbaikan jalan tersebut. Yakni terdapat sejumlah patok yang telah masuk ke pekarangan rumah penduduk, seperti di Desa Kemiri, Kebakkramat. “Kami meminta pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk mengecek ulang tanah-tanah yang berada di sekitaran proyek. Jika memang ada, nanti diberi ganti rugi. Diharapkan warga juga memaklumi perbaikan jalan ini,” jelasnya.
Sementara, Satlantas Polres Karanganyar telah mengerahkan petugasnya dengan mendirikan Posko di depan Pabrik Jamu Air Mancur. Karena di sisi kanan dari arah Solo proyek sedang dikerjakan, maka kendaraan yang melintas menggunakan dua lajur di sisi kiri.

Bupati Rina Semprot Hiswana Migas


KOTA-Bupati Karanganyar, Rina Iriani, kembali melakukan inspeksi mendadak (Sidak) kelangkaan elpiji tiga kilogram. Dalam Sidak yang dilakukan di sejumlah pengecer, pangkalan dan agen yang ada di Kebakkramat, Bupati Rina menyemprot Ketua Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) Solo Raya, Suwardi Hartono Putra.

Rina kemarin menemui sejumlah pengecer yang berada di Desa Waru, Kebakkramat. Saat menemui seorang pengecer, Rina menanyakan terkait stok elpiji tabung hijau tersebut dan kelangkaan yang dialami oleh para pengecer.

“Untuk di tempat saya saat ini, sudah satu bulan tidak mendapatkan pasokan dari pangkalan. Kalau beli di tempat lain itu harganya sampai lebih dari Rp 15.000 per tabungnya,” keluh Suwarti, pengecer di daerah Dukuh Kedungringin, Desa Waru, Kecamatan Kebakkramat kepada Bupati Rina.

Setelah mendengarkan keluhan tersebut, Rina melanjutkan ke pangkalan elpiji. Hal mencengangkan kembali terjadi dalam Sidak yang dilakukan Rina pada pangkalan elpiji yang bertempat di Toko Ngudi Rahayu, di desa yang sama. Pasalnya pemilik pangkalan juga mengalami kekosongan elpiji ukuran tiga kilogram tersebut. “Sudah beberapa hari ini juga kosong. Kami juga tidak tahu mengapa kekosongan terjadi. Biasanya kami mendapatkan jatah dari agen yang bertempat di Colomadu. Untuk harga kami menjual dengan harga Rp 12.750 per tabung,” jelas Bandi, pemilik pangkalan.

Beberapa menit setelah menemui pangkalan elpiji Ngudi Rahayu, Bupati Rina, didatangi oleh Ketua Hiswana Migas Solo Raya, Suwardi. Saat itu, Rina mempertanyakan sejumlah kejanggalan yang ditemui terkait kelangkaan elpiji yang semakin parah di Kabupaten Karanganyar.

“Agen bilang jatah sudah ditambah 50 persen dari kebutuhan. Tapi mengapa sampai pengecer di mana-mana masih kosong, masih langka. Ndak masuk logikanya. Ini urusan perut warga. Jangan macam-macam. Tolong pemerintah dibantu. Kalau kemarin yang mengeluhkan ke saya tiap hari tujuh orang, saat ini sampai 67 orang per hari,” cecar Rina.

Ketua Hiswana Migas Solo Raya, Suwardi, menjelaskan kelangkaan tersebut karena perpindahan konsumen elpiji 12 kg ke elpiji 3 kg. Hal tersebut lantaran terjadi pembatasan subsidi elpiji 12 kg oleh pemerintah pusat sejak awal tahun 2013 lalu. “Perpindahan konsumsi ukuran elpiji itu yang menjadi penyebab. Jika masih kurang nanti kami akan kirim surat ke pemerintah pusat,” jelas Suwardi.

Dalam Sidak tersebut, diikuti personel dari Sat Reskrim Polres Karanganyar, Kapolsek Kebakkramat AKP Dwi Erna, Wakil Ketua DPRD Karanganyar, Rohadi Widodo dan Tri Haryadi serta Wakil Ketua Komisi IV DPRD Romdloni. Selain itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karanganyar juga akan memanggil seluruh pemilik agen dan pangakalan elpiji yang ada di Karanganyar dalam waktu dekat. 

Terduga Teroris david Tinggal di Colomadu Karanganyar


COLOMADU - Terduga teroris Devid Annugrah (35) yang ditangkap oleh Pasukan Detasemen Khusus 88 Antiteror Mabes Polri, di Solo, Kamis (16/5), ternyata tinggalnya di rumah kontrakan di RT.03 RW.10 Gedongan, Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah.


"Saya tidak menduga jika Devid yang ditangkap oleh Densus 88 itu, warga yang kontrak rumah di daerah kami," kata Ketua RT 03 Gedongan, Colomadu, Karanganyar, Sudrajat, di Solo, Jumat.

Menurut Sudrajat, warga yang ditangkap Densus 88 itu sudah dua tahun menempati rumah kontrakan di Gedongan. Dia dikenal biasa-biasa seperti warga lainnya, sering menyapa jika melintas di kampung.

Namun, Devid orangnya tertutup, tidak pernah mengikuti kegiatan yang diselenggarakan warga sekitar. Dia sering terlihat kalau hendak pergi ke masjid setempat.

Devid Annugrah, katanya, memiliki ciri-ciri badan tinggi, banyak gambar tato, dan rambutnya gondrong.

"Saya sempat monitor Devid. Saya terakhir ketemu dia, tiga hari sebelum terjadi penangkapan oleh Densus," kata Sudrajat.

Menurut dia, Devid terdaftar di RT, memiliki istri bernama Mia Kristanti (27), dan mempunyai dua anak.

"Saya tidak menyangka jika Devid ini, yang ditangkap oleh Densus. Namun, sejak penangkapan itu, rumah Devid sepi, pintunya selalu ditutup, kemungkinan kosong ditinggal penghuninya," katanya.

Sementara pasukan Densus 88 Antiteror melakukan penangkapan terhadap terduga teroris Ibrahim Sungkar (35) warga Losari RT 05 RW 03 Semanggi Solo, dan Devid Annugrah warga Gedongan RT 03 RW 10 Colomadu, di kawasan Semanggi Solo, Kamis (16/5).
Menurut ketua Humas Laskar Umat Islam Surakarta, Endro Sudarsono, bahwa Ibrahim Sungkar ditangkap oleh Densus 88, saat mengantarkan putrinya, HM (6) ke sekolah TK di Pasar Kliwon Solo.

Setelah mengantarkan anaknya, Ibrahim menuju tempat saudaranya di daerah Serengan dengan ditemani istrinya Nur Rohmah dan putri kedua NZ (3).

Menurut dia, Ibrahim ketika dalam perjalanan pulang, dari arah selatan sekitar pukul 07.00 WIB setibanya di perempatan Pasar Kliwon atau lampu rambu lalu lintas saat menyala Merah, dia berhenti lalu didatangi empat orang berpakaian preman.

Ibrahim kemudian dibawa ke sebuah mobil Avansa hitam yang berjarak sekitar 10 meter di belakang sepeda motornya. Istri Ibrahim dan anaknya melanjutkan perjalanan pulang ke rumah di Sembanggi.

Densus kemudian melakukan penggeledahan ke rumah Ibrahim. Dan istri Ibrahim kemudian meminta kepada Anies Prijo Anshorie dari Tim Pembela Muslim (TPM) Jateng dan LUIS untuk mendampingi saat penggeledahan dan penyitaaan di rumahnya.

Pilgub Jateng Tim Sukse Cagub Lakukan Pelanggaran


KOTA – Sejumlah pelanggaran pidana oleh tim sukses pasangan calon gubenur (cagub)-calon wakil gubernur (cawagub) Jawa Tengah terendus oleh Panitia Pengawasan Pemilu Kabupaten (Panwaskab) Karanganyar.

Seperti yang dilakukan tim sukses pasangan Hadi Prabowo-Don Murdono (HP-Don). Akibatnya, tim ini pun terancam terjerat pelanggaran pidana kampanye.

Divisi Pengawasan Panwaskab Karanganyar, Mustari menjelaskan, pihaknya telah menemukan dugaan pelanggaran pidana pasangan HP-Don yang dilakukan pada Minggu (12/5) lalu. Hal tersebut lantaran tim sukses pasangan nomor urut satu tersebut telah berkampanye di waktu yang salah.

“Pada hari tersebut, merupakan jatahnya kampanye pasangan Ganjar-Heru, bukannya HP-Don,” jelas Mustari kepada Joglosemar, Kamis (16/5).

Pelanggaran lain yang dilakukan oleh tim HP-Don yang dilakukan pada Minggu (12/5) lalu yakni melakukan kebohongan dalam surat pemberitahuan kegiatan kepada jajaran Muspika Tasikmadu.

Di mana dalam surat pemberitahuan yang dilayangkan oleh DPC PKS Tasikmadu kepada Muspika Tasikmadu berisi bahwa acara yang diadakan merupakan acara bakti sosial dan pengobatan gratis di Pasar Nglano, Tasikmadu.

“Ternyata pada kenyataannya, bukan seperti itu. Berdasarkan hasil temuan, ternyata dari PKS membagi-bagikan stiker, kacang hijau, dan kartu Jateng sejahtera yang diusung oleh pasangan HP-Don. Itu diberikan kepada para pedagang di pasar,” ujarnya.

Sejumlah pelanggaran lain juga telah ditemukan oleh Panwaskab, yakni yang dilakukan oleh tim pemenangan pasangan Ganjar-Heru pada Minggu (12/5). Yakni melakukan penempelan stiker di sejumlah tempat yang tidak diperbolehkan seperti di Pasar Jungke dan Pasar Bejen di Kecamatan Karanganyar Kota. “Namun ini bersifat pelanggaran administratif,” tambahnya.

Sedangkan untuk pasangan nomor urut dua, Bibit Waluyo-Sudijono, pihak Panwaskab telah mencium sejumlah pelanggaran. Yakni di antaranya penggunaan aset negara dalam kampanye yang dilakukan beberapa waktu lalu di daerah Jaten.

Untuk menindaklanjuti hal tersebut, Panwaskab masih akan melakukan pengkajian lebih lanjut. Serta akan melaporkan hal tersebut ke Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). “Nanti kami serahkan ke Gakkumdu agar dilakukan penyidikan lebih lanjut,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua DPW PKS Karanganyar, Syamsul Bahri, merasa bingung dengan sikap Panwaskab Karanganyar. Hal tersebut lantaran saat kejadian tersebut, pihak Panwaskab yang diwakili oleh Panwascam Tasikmadu ikut menghadiri acara tersebut.

“Kalau itu salah, harusnya sejak awal diberitahukan kalau itu salah, jangan dibiarkan dulu seperti ini. Tentu akan dihentikan saat itu jika diberi tahu. Kami juga tidak sampai selesai melakukan hal tersebut setelah mengetahui bahwa jadwal tersebut jadwal pasangan lain,” jelas Samsul. 

Terkena Proyek Soker, 442 Bidang Tanah Belum Dibebaskan


KOTA - Dari sebanyak 1.465 bidang tanah yang terkena proyek pembangunan jalan Tol Solo-Kertosono (Soker) di wilayah Kabupaten Karanganyar, sebanyak 442 bidang yang belum bisa dibebaskan. Berdasar data dari Pemkab Karanganyar, 1.465 bidang tanah, dengan luasan 1.186.353 m2, yang ada di sembilan desa di tiga kecamatan, yang tergusur proyek Tol Soker. Yakni di Desa Klodran dan Ngasem, Kecamatan Colomadu, lalu Desa Wonorejo, Jatikuwung, Jeruksawit dan Karangturi, Kecamatan Gondangrejo, serta Desa Kemiri, Kebak dan Waru di Kecamatan Kebakkramat.

Data dari Badan Pertanahan Nasional Karanganyar (BPN), sebanyak 1.024 bidang tanah telah dibebaskan dan dibayar ganti ruginya, dengan luasan 767,825 m2. Sementara 442 bidang yang belum bisa dibebaskan dan dan dibayar gantu ruginya memiliki luas 418.950 m2, berdasar data per tanggal 15 April 2013. 

"Kami sendiri hanya selaku salah satu instansi yang dilibatkan dalam pembebasan lahan Tol Soker," jelas Kepala BPN Karanganyar Gunawan tatkala ditemui Jumat (17/5). Saat itu dia didampingi Kasi Hak Tanah dan Pendaftaran dan Pendaftaran Tanah Joko Purwanto.

Rincian tanah yang belum bisa dibebaskan adalah di Desa Wonorejo (36 bidang), Jeruksawit (70), Jatikuwung (50) dan Karangturi (50). Lalu Desa Waru (30), Kebak (58) dan Kemiri (112). Kemudian Desa Klodran (5) dan Ngasem (31). Bidang tanah yang belum bisa dibebaskan paling luas di Jeruksawit seluas 113.605 m2, dan paling sedikit di Klodran dengan luasan 2.095 m2. Total uang ganti rugi (UGR) yang telah dibayarkan untuk pembebasan lahan jalan tol terpanjang dan termahal di Indonesia itu adalah Rp 223,930 miliar.

Wilayah Kabupaten Karanganyar akan dilintasi ruas jalan Tol Soker sepanjang 15,100 km. Jumlah ini lebih panjang dibandingkan Kabupaten Boyolali yang dilintasi 14,355 km yang berada di 10 desa di Kecamatan Banyudono dan Ngemplak. Serta Kota Solo yang hanya 0,395 km di wilayah Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari. Desa Ngasem bakal menjadi titik temu dua ruas tol Trans Jawa, yakni Tol Solo-Semarang dan Tol Soker.

Sekretaris Daerah (Sekda) Karanganyar Drs Samsi MSi mengungkapkan, salah satu masalah belum selesainya pembebasan tanah adalah karena masyarakat menolak harga ganti rugi yang diberikan. "Warga menganggap nilai ganti rugi yang ditawarkan masih terlalu kecil," tutur Sekda yang juga Ketua Panitia Pembebasan Tanah (P2T) Kabupaten. 

Berdasar data, beberapa warga yang masih menolak nilai ganti rugi proyek Tol Soker antara lain di Desa Karangturi, dan Jeruksawit Kecamatan Gondangrejo dan Desa Kemiri Kecamatan Kebakkramat. 

Bupati Karanganyar Masih Temukan LPG 3 Kg Langka


KOTA – Inspeksi mendadak yang kembali digelar Bupati Karanganyar Rina Iriani di sejumlah agen, pangkalan, hingga tingkat eceran membuat Bupati geram. Peredaran gas elpiji tiga kilogram (kg) masih tidak ada perubahan sama sekali dari sidak pertama yang telah dilakukan.

Warga masih mengeluhkan langkanya elpiji tersebut,hingga Jumat (17/5/2013) pagi. Harganya juga masih berkisar Rp17 ribu per tabung, itu pun sulit didapat.

Saat sidak, orang nomor satu di jajaran Pemkab Karanganyar tersebut, mendapati elpiji memang hilang di tingkat pengecer dan beberapa pangkalan. Karena itu kuat dugaan ada agen yang melakukan penimbunan.

"Masak, dari Stasiun Pengisian Bahan Energi (SPBBE) normal. Bahkan stok ditambah sampai 50 persen. Agen mengambil stok semua, kok pangkalan kosong, pengecer kosong? Kalau tidak ada yang sengaja menimbun, jelas tidak mungkin," jelas Rina, di sela sidak, di Karanganyar, Jawa Tengah, Jumat (17/5/2013).

Karena itu dia memerintahkan bagian perekonomian dan Asisten Bidang Administrasi Pembangunan, untuk mengundang para agen dan pemilik pangkalan. Mereka akan diajak berembug bersama dan diharapkan ini bisa menyelesaikan masalah.

"Tolong diagendakan pertemuan itu. Kumpulkan semua, saya akan tanya langsung, apa sebetulnya yang terjadi. SPBE bilang stok sudah ditambah. Masak tetap langka dilapangan?" tegasnya.

Bahkan saat sidak, Rina sempat beradu argument dengan Ketua Hiswana Migas Surakarta Suwardi HP yang juga ketua paguyuban agen elpiji Karanganyar. Di depan pangkalan elpiji di Jengglong, Desa Waru, Kebakkramat Bupati langsung menunjukkan kalau pangkalan juga kosong.

Sebelumnya, di sebuah pengecer di dusun itu pula, warga melaporkan sudah sebulan ini tidak mendapatkan pasokan. Padahal sebelumnya, pengecer kecil milik Warti dijatah 15 tabung yang didrop sepekan dua kali.

"Lihat Pak, di tingkat pengecer kosong. Di tingkat pangkalan kosong. Terus di mana elpiji ini? Kalau sudah diambil di SPBE apa mungkin ditimbun agen? Tolong ini urusan perut. Saya sebagai Bupati hanya ingin kalau memang dari hulu beres, mestinya dihilir ke warga juga beres. Ini kok tidak?" tanya Bupati.

Jawaban Suwardi HP pun sama dengan jawaban beberapa agen yang pernah disidak dulu. Yakni hari libur pekan lalu yang mengakibatkan tidak ada distribusi elpiji. Kalau kemudian berkepanjangan, karena adanya panic buying, masyarakat ramai-ramai menyetok tabung di rumah.

"Namun kini sudah diatasi dengan DO (delivery order) yang ditingkatkan sampai 50 dan sampai akhir minggu ini. Jadi kita lihat, Senin depan diharapkan sudah bisa normal. Yang penting, masyarakat juga ditenangkan agar biasa saja, karena stok dipastikan ada," tuturnya.

Selain hari libur, yang juga membuat stok tabung elpiji tiga kg naik, karena ada kebijakan pemerintah mengurangi tabung 12 kg. Mulai Januari 2013 ini, sudah ditarik sekitar 30 persen. Para konsumen lari menggunakan tabung 3 kg. Jawaban ini tentu tidak membuat lega Bupati.

Dia kemudian meneruskan sidak ke agen PT Adam Konstruksi di Sroyo. Di situ tidak ada stok karena semua sudah dikirimkan ke pangkalan dan pengecer. Rombongan kemudian mengejar ke salah satu pangkalan.

Ternyata pangkalan yang ada di sebuah kompleks perumahan itu hanya menerima 15 tabung setiap harinya. Baru saja truk dari agen datang mengedrop. Biasanya pangkalan itu menerima 40 tabung sebelum terjadi kelangkaan.

"Nah, ini bukti lagi. Jadi tolong nanti seluruh agen dikumpulkan, tidak boleh diwakilkan. Kita undang SPBBE, Hiswana Migas, saya ingin tahu apakah benar semuanya sudah sesuai prosedur," pungkasnya.

PILGUB : Tasikmadu Upayakan Tambahan Honor Bagi Linmas


TASIKMADU – Pemerintah Kecamatan Tasikmadu, Karanganyar, berencana mengupayakan pemberian tambahan honor bagi lebih kurang 98 anggota perlindungan masyarakat (linmas) di wilayahnya yang ikut berpartisipasi mengamankan Pilgub pada 26 Mei mendatang.

Pasalnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Karanganyar hanya menjatah honor bagi dua orang linmas atau tenaga pengaman tak langsung (pamtaksung) yang disiagakan di tiap tempat pemungutan suara (TPS). Terdapat 104 TPS di Kecamatan Tasikmadu, sehingga total linmas yang bakal memperoleh honor sebanyak 204 orang.

Sementara itu, terdapat sekitar 300 orang linmas dari 10 desa di seluruh wilayah Tasikmadu. “Linmas yang enggak ikut jaga di TPS akan tetap kami siagakan untuk menjaga keamanan di luar TPS. Nanti akan kami tempatkan di tempat-tempat strategis di desa,” urai Camat Tasikmadu, Kurniadi Maulato, kepada Solopos.com. Menurutnya, selain di area TPS, tenaga pengamanan juga harus disiagakan di sekitar desa untuk mencegah timbulnya kericuhan serta hal-hal yang tidak dingginkan saat pemungutan suara digelar. Namun, KPU tidak menjatah honor bagi linmas yang berjaga di luar wilayah TPS lantaran keterbatasan anggaran.

“Semestinya kalau KPU cermat, honor untuk seluruh anggota linmas bisa dianggarkan jauh-jauh hari, sebelum anggaran Pilgub dibuat harusnya sudah dipikir,” imbuh Kurniadi.

Oleh sebab itu, untuk mencegah timbulnya kecemburuan antar linmas, Kurniadi akan berembuk dengan para kepala desa (kades) di wilayahnya untuk memberi upah bagi linmas yang tidak dijatah honor. Namun, Kurniadi memastikan besaran upah yang bakal diberikan tidak akan sama dengan honor pamtaksung yang berjaga di TPS.

“Ya nanti dirembuk dulu, entah sumber dananya dari mana, mau urunan antara camat dan kades atau bagaimana, yang penting semuanya bisa dapat honor. Semuanya harus dapat honor biar enggak timbul kecemburuan,” terang dia.

Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Tasikmadu, Mardiyono, mengatakan sempat mengusulkan perekrutan linmas yang tidak termasuk dalam pamtaksung ke dalam Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). “Sudah saya usulkan tapi enggak bisa, soalnya SDM-nya kurang memadai. Anggota linmasnya kan sebagian besar sudah lumayan tua,” ujar dia.

Menurut Mardiyono, setiap anggota linmas yang berjaga di TPS dijatah honor Rp40.000 sehari. Mereka diharuskan berjaga selama dua hari, yakni pada Sabtu (25/5/2013) dan Minggu (26/5/2013). “Tapi nanti mereka jaganya tetap di luar pagar TPS, enggak boleh di dalam. Beda dengan Pilkades dulu, linmas bisa jaga di dalam TPS, kalau sekarang yang ketertiban di dalam TPS itu tugasnya KPPS,” tutupnya.

Hendak Dikirim ke Madiun, Polsek Karangpandan Sita 780 Liter Ciu


KARANGPANDAN– Jajaran Polsek Karangpandan menggagalkan penyelundupan minuman keras jenis ciu sebanyak 780 liter yang hendak dikirim ke Madiun, Jatim pada Jumat (17/5/2013) sekitar pukul 01.45 WIB. Penyelundupan ratusan ciu tersebut dibawa menggunakan mobil bak terbuka Izusu Panter berpelat nomor AD 1820 VP.

Informasi yang dihimpun, menyebutkan sopir mobil, Sulisno, warga RT 001/RW 002 Kecamatan Indihiang, Kabupaten Tasikmalaya dan kernet mobil, Wijianto, warga RT 004/RW 005 Kecamatan Mojolaban, Sukoharjo  sopir langsung digelandang ke Mapolsek Karangpandan untuk dimintai keterangan.

Kapolsek Karangpandan, AKP Sutami, mewakili Kapolres Karanganyar, AKBP Nazirwan Adji Wibowo, mengungkapkan ratusan liter ciu tersebut dikirim dari Bekonang, Sukoharjo menuju Madiun, Jatim. Mereka dicegat petugas di sekitar Waduk Lalung namun berhasil meloloskan diri ke arah Karangpandan.

“Berdasarkan laporan masyarakat ada pengiriman ciu dalam jumlah besar yang langsung dihadang petugas di sekitar Waduk Lalung namun berhasil lolos,” katanya kepada Solopos.com, Jumat siang.

Petugas langsung mengejar para tersangka yang membawa ratusan ciu tersebut dengan mengikutinya dari belakang. Tak ingin buruannya kabur, petugas melakukan penghadangan di sekitar Pasar Karangpandan. Mobil yang dikendarai tersangka langsung dihentikan dan para tersangka digelandang ke Mapolsek Karangpandan.

Polisi menyita barang bukti berupa 26 jeriken yang berisi ciu. Setiap jeriken berisi kurang lebih sebanyak 30 liter. “Lokasi penangkapan di sebelah barat Pasar Karangpandan. Para pelaku ditangkap setelah dihadang petugas,” jelasnya.

Petugas bakal melakukan patroli secara rutin untuk mengawasi wilayah Karangpandan yang merupakan jalur lintas menuju wilayah Jatim. Kendaraan bermotor yang hendak menuju Jatim dipastikan melewati wilayah Karangpandan.

Para tersangka dijerat sanksi tindak pidana ringan (tipiring) sesuai Peraturan Daerah (Perda) No 16/2009 tentang Peredaran Minuman Beralkohol dengan ancaman hukuman maksimal selama tiga bulan penjara.

PILGUB : Relawan Pemenangan Ganjar Klaim Unggguli DPC PDIP





KOTA – Tim sukarelawan pemenangan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur (cagub-cawagub), Ganjar Pranowo dan Heru Sudjatmiko, mengklaim lebih kuat dalam pengerahan massa dibandingkan dengan upaya konsolidasi yang dilakukan DPC PDIP Karanganyar.

Koordinator sukarelawan pemenangan Ganjar-Heru untuk wilayah Karanganyar, Chandra Gunawan, menilai upaya konsolidasi yang dilakukan DPC PDIP kurang mampu menarik simpati masyarakat luas. Selama ini, imbuh dia, konsolidasi hanya dihadiri pengurus struktural partai dan tidak menghadirkan tokoh-tokoh masyarakat.

“Hla kalau orang-orang partai enggak perlu konsolidasi sudah tentu ikut milih. Justru yang terpenting itu kan bagaimana mengajak masyarakat luas untuk pilih Pak Ganjar,” tutur dia dalam jumpa pers kepada wartawan di Restoran Phuket Solo, Jumat (17/5/2013). Oleh sebab itu, Chandra yang juga mantan Ketua DPC PDIP Karanganyar, berniat menggerakkan tim sukarelawan di tengah masyarakat untuk mensukseskan langkah Ganjar dalam Pilgub 26 Mei mendatang. Menurutnya, kekuatan pengerahan massa yang dilakukan sukarelawan lebih ampuh dibandingkan upaya konsolidasi kalangan struktural partai.

Salah satu jalan yang digunakannya untuk menarik simpati masyarakat yakni dengan menggelar acara sepeda santai dan jalan sehat di Desa Ngringo, Jaten, pada Sabtu (18/5/2013) siang. Dia berharap masyarakat Ngringo bakal tertarik mendukung pasangan yang diusung PDIP itu. Berdasarkan data daftar pemilih tetap (DPT) pada Pilkades lalu, jumlah penduduk Ngringo yang potensial sebagai pemilih lebih kurang 7.051 jiwa. “Ngringo itu kan jumlah penduduknya banyak, setara dengan Kecamatan Jenawi. Jadi kami memilih untuk fokus mengarahkan suara masyarakat di Ngringo dulu,” imbuh dia.

Kekuatan Sukarelawan
Kakak sulung Ganjar Pranowo, Kunto mengakui andil tim sukarelawan untuk pemenangan adiknya lebih besar dibandingkan dengan upaya anggota struktural partai. “Sukarelawannya Ganjar itu sangat kuat, saya sendiri sudah menemui mereka di berbagai daerah, antusiasnya sungguh luar biasa. Bahkan ada seorang guru tidak tetap yang rela ngasih uang Rp3,5 juta cuma pengin dapat kaos Ganjar,” tutur Kunto.

Besarnya dukungan yang mengalir dari para sukarelawan membuat Kunto percaya diri adiknya bakal memenangi Pilgub Jawa Tengah (Jateng). Menurutnya, gerakan yang dilakukan oleh sukarelawan di berbagai daerah untuk memenangkan Ganjar sudah sangat maksimal. Dia menargetkan setidaknya pasangan Ganjar-Heru akan meraih sepertiga suara dari jumlah keseluruhan masyarakat Jateng. Kunto juga optimistis adiknya mampu meraih suara terbanyak di kampung halamanya, Karanganyar. “Kalau di Karanganyar ya paling tidak 60% suaranya masuk ke Ganjar,” pungkas dia.

PENYELEWENGAN DANA DESA : Kejari Karanganyar Tetapkan Kades Trengguli Tersangka


KOTA – Kejaksaan Negeri (Kejari) Karanganyar menetapkan Kepala Desa Trengguli, Kecamatan Jenawi, Sutarmin sebagai tersangka kasus dugaan penyelewengan dana desa senilai kurang lebih Rp200 juta. Penyidik Kejari telah memeriksa sebanyak 41 saksi terkait kasus tersebut.

Plh Kejari Karanganyar, Hasbi, mengatakan Sutarmin ditetapkan sebagai tersangka kasus penyelewengan dana desa pada 2 Mei lalu. Penetapan tersangka tersebut setelah tim penyidik memeriksa para saksi yang mengetahui kasus tersebut.

“Sudah ditetapkan sebagai tersangka pada 2 Mei lalu. Sekarang resmi tersangka,” ujarnya saat ditemui,  Jumat (17/5/2013).

Kasus tersebut mencuat berawal dari laporan masyarakat desa setempat. Mereka melaporkan dugaan penyelewengan dana desa selama empat tahun mulai 2007-2011. Selama itu, Kades tidak pernah melakukan pertemuan dengan perangkat desa lainnya termasuk Badan Pemberdayaan Desa (BPD) Trengguli, Jenawi.

Sutarmin diduga melakukan penyelewengan dana desa antara lain penjualan tanah kas desa, menyewakan tanah bengkok milik desa tak sesuai prosedur.

“Jadi penggunaan dana desa yang dilakukan Sutarmin tak dapat dipertanggungjawabkan,” paparnya.

Rencananya, Sutarmin bakal diperiksa penyidik Kejari pada Senin (20/5/2013) mendatang. Dia bakal dimintai keterangan seputar kasus penyelewengan dana Desa Trengguli.

Sementara Kasi Pidsus Kejari Karanganyar, Sukirno, menjelaskan pihaknya telah memegang alat bukti dengan memeriksa para saksi. Alat bukti tersebut digunakan untuk menetapkan Sutarmin sebagai tersangka.

Sesuai aturan, penyewaan tanah kas desa harus dilelang terlebih dahulu. Namun, Sutarmin tak pernah melelang penyewaan tanah kas desa. Selain itu, Sutarmin tak pernah melibatkan perangkat desa lainnya untuk mengelola dana desa.

“Perangkat desa lainnya tak pernah dilibatkan, bahkan BPD Trengguli juga tidak pernah diundang untuk melakukan pertemuan membahas pengelolaan keuangan desa,” jelasnya.

Selain itu, uang penyewaan tanah kas desa harus disetorkan ke kas negara melalui bank. Namun, Sutarmin tak pernah menyetorkan uang tersebut. Uang tersebut digunakan untuk keperluannya sendiri.