Daftar Bantuan Bulan JANUARI 2014 | 1.Hamba Alloh Karangansem Solo Rp. 400.000 2. Bp. Bp. Handoyo Palembang Rp. 1.500.000 4. PT kusuma Hadi Rp 250.000,00 5. Bp. Utomo Perum UNS Jati Rp. 100.000 6. Bp. Junaidi Jongkang Rp. 500.000 7. Bp. Joko Dompon Rp. 300.000 8. Ibu Krisnawati Rp. 1.000.000 9. Kel Reminanto Dukuh Jati Rp. 784.500 11. Rizka Audi Fahmi Rp. 100.000 12. Ibu Suradi Yogyakarta Rp. 1.000.000 13. Ibu Eko Budi sarwani SMP 5 Karanganyar Rp. 100.000 14. LAZIS PDM Karanganyar Rp. 10.000.000 Jumlah Bantuan Bulan Januari 2014 Rp 16.034.500,00

Rabu, 28 November 2012

DPR RI : Hentikan Pengiriman TKI Ke Malaysia!


KOTA – Kalangan anggota DPR RI dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), M. Martri Agung mendesak penghentian pengiriman TKI ke Malaysia dan timur tengah. Menyusul sejumlah kasus kekerasan dan pelecehan seksual seperti yang menimpa TKW di negeri jiran.

“Kebijakan morotarium penghentian pengiriman TKI/TKW ke Malaysia maupun ke negara timur tengah sebenarnya sudah dilakukan sejak tiga tahun terakhir,” papar Martri yang juga anggota Komisi IX DPR RI bidang tenaga kerja ini disela-sela seminar, empat pilar kebangsaan di Karanganyar, Senin (26/11).

Sedangkan untuk memberikan perlindungan tenaga kerja TKI di luar negeri, kata Martri, saat ini pihak DPR tengah mengodok revisi UU No 39 tentang TKI. Perlidungan tersebut, diantaranya adanya jaminan secara pasti TKI di tempatnya bekerja. Lantas pendataan TKI harus berangkat dari tempat asalnya. Sedangkan bila ada pihak yang memberangkat TKI tidak sesuai tempat terdekat akan dikenai sanksi tegas. Selain itu, pihak desa juga harus mendata warganya yang bekerja di luar negeri. Karena selama ini, banyak kepala desa yang tak mengetahui keberadaan warganya bekerja di luar negeri. Sehingga bila terjadi persoalan atau masalah, kesulitan dalam melakukan penanganan kasusnya.

“Selain itu bila ada pihak yang nekat memberangkat TKI bukan dari tempat asalnya, akan dikenai sanksi tegas. Lantaran selama in masih banyak, contohnya asal NTB namun berangkat dengan paspor Tangerang,” papar Martri.

Tidak hanya itu, munculnya kasus di Malaysia pemberangkat TKI secara ilegal. Sehingga TKW yang tak mempunyai paspor akhirnya ditangkap dan terjadi pelecehan. “Maka dengan revisi tersebut, pemberangkat TKI ilegal sendiri bisa dihapus. Karena pendataan yang ketat sejak mulai dari desa hingga dinas terkait,” ujar Martri

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar