Daftar Bantuan Bulan JANUARI 2014 | 1.Hamba Alloh Karangansem Solo Rp. 400.000 2. Bp. Bp. Handoyo Palembang Rp. 1.500.000 4. PT kusuma Hadi Rp 250.000,00 5. Bp. Utomo Perum UNS Jati Rp. 100.000 6. Bp. Junaidi Jongkang Rp. 500.000 7. Bp. Joko Dompon Rp. 300.000 8. Ibu Krisnawati Rp. 1.000.000 9. Kel Reminanto Dukuh Jati Rp. 784.500 11. Rizka Audi Fahmi Rp. 100.000 12. Ibu Suradi Yogyakarta Rp. 1.000.000 13. Ibu Eko Budi sarwani SMP 5 Karanganyar Rp. 100.000 14. LAZIS PDM Karanganyar Rp. 10.000.000 Jumlah Bantuan Bulan Januari 2014 Rp 16.034.500,00

Kamis, 28 Juni 2012

203 Guru Keluhkan Tunjangan Sertifikasi

KEBAKKRAMAT—Sebanyak 203 guru SMP dan SMA se-Kabupaten Karanganyar menyampaikan keluhannya terkait belum diterimanya tunjangan sertifikasi. Mereka menyampaikan hal tersebut di depan perwakilan Dewan Pendidikan di Aula SMAN Kebakkramat.
Wakil Sekretaris Dewan Pendidikan, Margono mengatakan 11 orang guru yang mewakili 203 guru SMA dan SMP lainnya mengadakan pertemuan di SMAN Kebakkramat, untuk menyampaikan keluhan tersebut. Ia menjelaskan belum turunnya tunjangan sertifikasi bagi para guru tersebut dikarenakan mereka belum memenuhi waktu mengajar selama 24 jam. “Ada yang karena belum memenuhi 24 jam waktu mengajar. Ada juga yang kurang dua jam tetapi sudah ditambah dengan mengajar Paket C dan di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), tapi juga tidak mendapatkan tunjangan,” jelas Margono, Rabu (27/6).
Menurut Margono para guru tersebut mengaku bahwa sebelumnya pihak Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Karanganyar, telah memperbolehkan guru yang belum mencapai 24 jam mengajar untuk menambahnya dengan mengajar di Paket C  atau PKBM. “Menurut mereka, itu sudah dibolehkan oleh pihak Disdikpora,” tambah Margono.
Sementara itu, Ketua Dewan Pendidikan, Tjuk Susilo, menyatakan bahwa sampai sejauh ini Dewan Pendidikan masih memantau masalah tersebut. Menurutnya, pihak Dewan Pendidikan baru mendengar keluhan dari satu pihak. “Kami juga harus mendengar pendapat dari Disdikpora. Kami akan perdalam lagi masalah tersebut dan berusaha untuk memediasi,” jelas Tjuk Susilo.
Dalam kesempatan tersebut, Tjuk Susilo juga menjelaskan bahwa dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) ini tidak boleh ada pungutan biaya pendidikan pada sekolah dasar dan sekolah menengah. Sekolah juga tidak boleh melakukan pengadaan buku ajar dan seragam sekolah dalam bentuk apapun. Hal tersebut dia sampaikan terkait Permendikbud Nomor 60 tahun 2011.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar